(0)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan perbaikan 7.000 rumah tidak layak huni di Sumatera Barat sepanjang 2019.

Perbaikan yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu akan tersebar di 14 kabupaten/kota, 75 kecamatan dan 263 desa/nagari.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pelaksanaan program ini merupakan bagian dari program nasional BSPS yang ditargetkan dapat menjangkau 206.500 unit rumah tidak layak huni.

Ada dua kegiatan yang masuk di dalam program nasional BSPS, yakni peningkatan kualitas rumah bagi 198.500 unit rumah dan pembangunan unit rumah baru sebanyak 8.000 unit.

"Total anggaran rumah swadaya dalam APBN 2019 sendiri sebesar Rp 4,28 triliun," kata Khalawi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/4/2019).


Ia menjelaskan, pemberian BSPS dilakukan berdasarkan readiness criteria yang diusulkan dari Bupati/ Walikota dan Kementerian/Lembaga.

Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa/kelurahan.

Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Warga saling membantu untuk pelaksanaan program BSPS. Warga saling membantu untuk pelaksanaan program BSPS.(Kementerian PUPR)

Setelah itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa bahan bangunan. Adapun dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan atau perbaikan akan melibatkan masyarakat dengan membentuk kelompok sehingga ada kerja sama di dalamnya.

"Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang," ujarnya.

Lebih jauh, Khalawi menyatakan, 11.327 unit rumah tidak layak huni di Sumatera Barat telah mendapatkan bantuan BSPS dari pemerintah.

Bantuan tersebut tersebar di 16 Kabupaten/Kota, 106 Kecamatan dan 274 desa/nagari.

"Sementara di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit dan Lubuk Jantan 24 unit," terang Khalawi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, dalam kurun empat tahun terakhir, penyaluran program BSPS telah dilaksanakan bagi 494.169 unit rumah tidak layak huni.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ucap Basuki.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 15 April 2019
Properti Vertikal di Bogor Diproyeksi Tumbuh Berkali Lipat
Bisnis.com, JAKARTAKawasan Sentul dan Bogor kini semakin dilirik oleh para end-user serta investor properti. Pertumbuhan apartemen di Bogor pun diproyeksikan semakin meningkat tinggi hingga 2020.Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan kehadiran hunian vertikal di Bogor masih relatif baru, yaitu sejak 2015, tetapi properti di Bogor diproyeksikanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 15 April 2019
Properti Sentul Terdongkrak Kereta Ringan
Bisnis.com, JAKARTA--Pembangunan kereta ringan LRT diyakini bakal mempercepat pertumbuhan kawasan Sentul dan sekaligus menggerakkan banyak investasi baru di kawasan di Bogor tersebut. kawasan Sentul menuju Jakarta hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 45 menit.Dengan hadirnya jaringan transportasi berbasis massal dan akses jalan tol menjadikan Sentul dan Bogor semakin terbuka dan mudahBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 15 April 2019
Tangerang, Pemasok Apartemen Terbanyak di Jadebotabek
JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei JLL Indonesia menunjukkan, Tangerang dan sekitarnya mendominasi suplai kondominium di wilayah Jabodetabek sebesar 54 persen. Selanjutnya diikuti daerah Bekasi sebesar 22 persen, Depok 16 persen, dan Bogor 8 persen. Jika mengacu total pasokan hingga kuartal pertama-2019 lebih kurang 100.000 unit, terdapat sekitar 54.000 unit kondominium Tangerang. “KamiBaca Selengkapnya