(0)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini akan melakukan program bedah rumah untuk 1.200 unit rumah di Kabupaten Pandeglang. Adanya bantuan di sektor perumahan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pemerintah akan terus mendorong pembangunan rumah yang layak huni untuk masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang rumahnya tidak layak huni akan di bedah menjadi layak huni dengan program BSPS.

Khalawi menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 3,4 juta yang rumah yang tidak layak huni.

"Ada dua tipe bantuan pembangunan rumah bagi MBR dari pemerintah yaitu dapat berupa bantuan stimulan rumah swadaya dan peningkatan kualitas syaratnya harus tanah sendiri,” katanya melalui siaran pers, Sabtu (6/4/2019).

Sebagai informasi, rumah swadaya merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Dalam proses pembangunan rumah swadaya di lapangan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta PSU.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR hingga akhir 2018 lalu, imbuh Khalawi, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah melalui program BSPS sejak tahun 2015 hingga 2018 telah mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 987.047 unit.

Jenis dan besaran dana bantuan menurut Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS terbagi menjadi dua. Pertama adalah peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) di daerah provinsi sebesar Rp17,5 juta.

Rinciannya adalah bantuan bahan bangunan Rp15 juta dan upah kerja 2,5 juta. Adapun PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pegunungan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Rp35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp30 juta dan upah kerja Rp5 juta. Sedangkan yang kedua adalah Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) total bantuannya Rp35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp30 juta dan sisanya untuk upah kerja sebesar Rp5 juta.

“Bantuan stimulan untuk pembangunan baru yaitu Rp35 juta dan Rp17,5 juta untuk peningkatan kualitas. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tapi kami mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun rumahnya secara bergotong royong. Pengerjaannya nanti juga dilakukan secara swadaya dan saling membantu antar warga,” ujarnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 15 April 2019
Properti Vertikal di Bogor Diproyeksi Tumbuh Berkali Lipat
Bisnis.com, JAKARTAKawasan Sentul dan Bogor kini semakin dilirik oleh para end-user serta investor properti. Pertumbuhan apartemen di Bogor pun diproyeksikan semakin meningkat tinggi hingga 2020.Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan kehadiran hunian vertikal di Bogor masih relatif baru, yaitu sejak 2015, tetapi properti di Bogor diproyeksikanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 15 April 2019
Properti Sentul Terdongkrak Kereta Ringan
Bisnis.com, JAKARTA--Pembangunan kereta ringan LRT diyakini bakal mempercepat pertumbuhan kawasan Sentul dan sekaligus menggerakkan banyak investasi baru di kawasan di Bogor tersebut. kawasan Sentul menuju Jakarta hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 45 menit.Dengan hadirnya jaringan transportasi berbasis massal dan akses jalan tol menjadikan Sentul dan Bogor semakin terbuka dan mudahBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 15 April 2019
Tangerang, Pemasok Apartemen Terbanyak di Jadebotabek
JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei JLL Indonesia menunjukkan, Tangerang dan sekitarnya mendominasi suplai kondominium di wilayah Jabodetabek sebesar 54 persen. Selanjutnya diikuti daerah Bekasi sebesar 22 persen, Depok 16 persen, dan Bogor 8 persen. Jika mengacu total pasokan hingga kuartal pertama-2019 lebih kurang 100.000 unit, terdapat sekitar 54.000 unit kondominium Tangerang. “KamiBaca Selengkapnya